Samarinda, Tribun - Kabar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kaltim meminta sumbangan sukarela ke sekolah-sekolah untuk keperluan membiayai kegiatan organisasi dan dianggap hal biasa oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Samarinda, mengundang kecaman dari berbagai pihak, termasuk Komisi IV DPRD Samarinda dan Dewan Pendidikan Kota Samarinda.Blasius Watu, Ketua Komisi IV menegaskan, apapun bentuknya apalagi jenisnya adalah meminta sumbangan kepada sekolah-sekolah harus segera dihentikan. Disdik Kota Samarinda sebagai instansi berkewenangan harus bertanggungjawab. "Itu jelas sangat tidak benar. Institusi pendidikan diberi sumbangan bukan dimintai sumbangan," tandas Blasius, Selasa (6/3).Menurutnya, persoalan ini akan menjadi agenda tertentu Komisi IV yang membidangi pendidikan. Mereka akan mempertanyakannya kepada Disdik dalam hearing yang akan digelar dalam beberapa hari ke depan. "Kami akan mintai pertanggungjawaban Disdik tentang permintaan sumbangan itu. Tapi, tetap sebelum hearingnya digelar, supaya semua bentuk sumbangan yang membebankan sekolah, baik dari organisasi manapun harus segera dihentikan," tegas Blasius. Sama halnya dengan yang diungkapkan Taher Tjapah, Ketua Dewan Pendidikan Kota (DPK) Samarinda. Dia mengatakan, DPK tidak rela jika sekolah dijadikan tempat penindasan dengan segala bentuk sumbangan yang tidak jelas peruntukkannya.Menurut Taher, setiap sekolah memiliki Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dimana diketuai oleh seorang komite sekolah yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah, dan bertanggungjawab juga menghentikan praktik itu. Begitupula Taher juga menyayangkan pernyataan Kepala Disdik kota Samarinda, Mugni Baharuddin yang mengatakan tidak hanya KNPI tapi banyak organisasi lain yang datang meminta sumbangan. "Saya tidak tahu ya, apa yang menjadi motif Disdik sehingga menganggapnya biasa-biasa saja. Prinsipnya kami Dewan Pendidikan kota Samarinda, tidak rela sekolah dimintai sumbangan," tambah Taher. Secara terpisah Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Agus Santoso SH juga menyesali pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kota (Disdik) Samarinda, Mugni Baharuddin yang menganggap biasa dan terkesan 'merestui' adanya oknum anggota KNPI yang meminta sumbangan ke sejumlah sekolah. "Biarpun dikatakan tak pernah dipaksakan, namanya sekolah pastilah mereka ngeper (takut, red), pasti mereka takut. Mereka (sekolah, red) pastilah memandang ini direstui Disdik, jadi harus dilaksanakan. Menurut saya, rekomendasi Kepala Disdik Samarinda itu sangat gegabah, kasihan dong sekolah," sesal Agus, Selasa (6/3).Penyesalan yang sama dikatakan Sekretaris Gerakan Pemuda Keadilan (Garda) Kaltim Abdul Rohim. Ia bahkan menghendaki adanya investigasi mengenai ini. "Kami khawatir nantinya akan ada perspektif miring terhadap KNPI. Kami juga mempertanyakan apa alasan rekomendasi dari Disdik Samarinda sehingga oknum KNPI melakukan hal seperti itu," tutur Rohim.Agus berharap DPRD Samarinda menindak lanjuti dengan memanggil Mugni untuk mengetahui maksud pernyataannya tersebut. "DPRD Samarinda harus bisa mengambil inisiatif, misalnya buat pansus (panitia khusus) mengenai Kepala Disdik tersebut. Jangan main-main, ini masalah pendidikan," tambahnya. (aid/mei) .

Original Link http://www.tribunkaltim.com/viewweb.php?id=14680\\\'